SORONG– Mengawali tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru,S.I.K.,M.Han akan memprioritaskan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya.
Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki karakteristik kompleks, baik dari sisi geografis maupun dinamika sosial.
Jenderal polisi bintang satu ini menandaskan, pola pengamanan yang telah diterapkan oleh pejabat Kapolda sebelumnya akan tetap dilanjutkan, dengan sejumlah penyesuaian guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pola pengamanan yang sudah berjalan sebelumnya merupakan hal yang baik. Kami akan melanjutkan, sekaligus melakukan modifikasi untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Brigjen Audie kepada wartawan di sela-sela upacara sertijab PJU Polda PBD dan Kapolres Maybrat di Ballroom Hotel Rylich Panorama Kota Sorong, Rabu (8/7/2026)
Kapolda menekankan bahwa kepemimpinannya kedepan akan berfokus pada menghadirkan rasa aman yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, esensi keamanan terletak pada kondisi sederhana yang dirasakan langsung oleh warga.
“Ketika masyarakat merasa aman di lingkungannya, itulah hakikat dari keamanan itu sendiri,” jelasnya.
Terkait masih adanya wilayah yang masuk kategori rawan atau zona merah di Papua Barat Daya, Kapolda memastikan pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis melalui pelibatan berbagai pihak.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami akan menggandeng seluruh komponen, termasuk tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap kawasan Raja Ampat yang telah diakui dunia dan memiliki nilai konservasi tinggi. Maraknya praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak dinilai menjadi ancaman serius terhadap kelestarian terumbu karang.
Meski demikian, Kapolda menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil langkah strategis dalam pengawasan wilayah perairan.
“Kami akan melihat kondisi terkini terlebih dahulu, kemudian menentukan kebijakan pengamanan yang tepat,” ungkapnya.
Ia juga mengajak para nelayan untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.
“Kita tetap berada dalam koridor hukum, namun yang terpenting adalah bagaimana penerapan tindakan kepolisian memberikan manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (**/min)
