Vicente Baay : Kita Masih Lakukan Sosialisasi dan Edukasi
SORONG– Mulai menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang jualan di kawasan Sorong City depan Bandara DEO Sorong mulai ditertibkan oleh pemerintah. Kepala DKP2B (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana)- Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Vicente Baay mengatakan, pihaknya menargetkan akhir tahun 2025, trotoar sudah bersih dari PKL.
Saat ini, menurut Vicente Baay yang akrab disapa Viky, Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya dalam tahap sosialisasi dan edukasi. Kepada media, Kepala DKP2B-Satpol PP menjelaskan dasar pihaknya melakukan penertiban mengacu pada UU Nomor 23 tahun tentang Pemerintahan Daerah dimana pasal 236 yang mana kepala daerah dapat menetapkan perda dan perkada .
“Nah, penegakkan Perda dan Perkada ini terkait dengan objek-objek vital yang ada di daerah. Sebagaimana kita melihat bahwa Kota Sorong ini sudah menjadi ibukota provinsi. Diharapkan kalau bisa ibukota ini semakin baik dan semakin tertib. Tidak seperti dulu-dulu lagi,”ujarnya.
“Tindakan yang kita lakukan saat ini adalah kita melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi kita hanya jalan sosialisasi, edukasi,kita kasih surat berikan pengertian. Jadi tidak ada pemaksaan dan tindakan. Dan belum ada tindakan, kita hanya sosialisasi dan edukasi,”tandas Vicente Baay.
Karena masih dalam tahap sosialisasi dan edukasi, jika melihat ada ada pembongkaran, itu bukan dari pihaknya. Pembongkaran dilakukan atas kesadaran dari PKL. “Mungkin karena dia (PKL,Red) sudah memahami sosialisasi dan edukasi maka dengan sadar dia membongkar tempat jualannya,”ujar Kepala Satpol PP Papua Barat Daya, Viicente Baay.
Ia mengatakan, masih banyak PR yang harus dilaksanakan. Bukan hanya dititik-titik tertentu, masih banyak titik yang jadi sasaran namun saat ini pihaknya berusaha pelan-pelan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi.
“Trotoar itu hak pengguna jalan. Trotoar dibuat oleh pemerintah untuk pengguna jalan, bukan untuk orang jualan. Pemerintah sudah memberikan solusi, memberikan tempat di sini lho kamu jualan. Tapi yang namanya orang cari duit, kita juga tidak bisa marah karena sama-sama cari duit lho sehingga kita harus berikan pengertian pelan-pelan ada tempatnya lho jualan di sini,”tandasnya.
Menanyakan apakah sosialisasi dan edukasi yang saat ini dilancarkan telah memberikan efek? Kepala Satpol PP Papua Barat Daya mengatakan, “boleh dilihat sekarang, mereka sudah mulai bongkar-bongkar sendiri. Saya lihat videonya mereka mulai bongkar sendiri, walaupun belum semua, pelan-pelan kita tidak bisa satu kali kasar, tidak boleh. Karena namanya orang cari duit dan kita menyadari itu,”tandasnya.
Dalam sosialisasi dan edukasi, pihaknya kata Vicente Baay, juga melakukan pemantauan dan pengawasan. “Setelah itu, kalau masih menjual kita melakukan peneguran secara tertulis. Peneguran dengan kita kasih tenggang waktu, Kalau tidak juga sampai waktu yang ditentukan maka tim terpadu akan turun”.
Yang pasti, targetnya akhir tahun ini sudah harus bersih. “Itu maunya kami. Tapi nanti kita lihat di lapangan seperti apa, karena namanya kita manusia atasi manusia dengan berbagai karakter, psikologisnya harus kita utamakan,”ujarnya.
Dalam penertiban PKL, jika turun bongkar lapak PKL, maka harus kita memberikan solusi. Tidak bisa kita suruh bongkar saja, lalu mereka jual dimana. tentu harus ada solusi. Untuk spot-spot yang disiapkan untuk menjual diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong. “Kita membantu Pemerintah Kota Sorong dalam penertiban di wilayah Kota Sorong,”imbuhnya,
Dalam upaya penertiban PKL, Vicente Baay mengatakan pemerintah telah menyediakan beberapa spot untuk PKL jualan. Namun para PKL enggan dan masih jualan di kawasan yang dilarang.
Karena itu sosialisasi dan edukasi terus dilancarkan oleh Satpol PP Papua Barat Daya. Dan sampai saat ini, Vicente mengaku sudah menandatangani 5-6 surat pemberitajuan sekaligus edukasi kepada warga yang jualan di pinggir-pinggir jalan atau areal trotoar. (min)
