SORONG– Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi tuan rumah pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dukcapil Orang Asli Papua (OAP) se- Tanah Papua yang akan berlangsung tahun 2027 mendatang.
Terkait dengan persiapan Rakorda Dukcapil OAP tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (Rakor) di M.Hotel, Rabu (12/11/2026).
Ditandai dengan penabuhan tifa, Rakor Persiapan Rakorda OAP Tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan dibuka oleh Gubernur yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua Barat Daya, Dr Suardi Thamal, MM.
Menyampaikan sambut Gubernur Elisa Kambu, S.Sos, Asisten I menekankan 3 hal yakni percepatan fan validasi data terpadu OAP, penguatan regulasi dan tata kelolla dana Otsus serta point ketiga terkait sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
“Akurasi data adalah kunci utama. Saya meminta seluruh lintas terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan OAP secara riil dan terintegrasi,”pinta gubernur.
“Kita tidak boleh lagi berjalan dengan data yang simpang siur, kebijakan jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan bantuan sosial hanya akan efektif jika basis data kita we0ßcwcbbbdan objektif,”tegas Gubernur Elisa Kambu yang disampaikan Asisten I Suardi Thamal.
Plt Kadis Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya, Efraim Kambu, SH M.Si mengatakan terkait dengan pendataan OAP, provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi, yang punya penduduk adalah kabupaten dan kota.
Karena itu dalam Rakor ini, Plt Kadis Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya Efraim Kambu berharap Dukcapil Kabupaten dan Kota menyampaikan data yang dimiliki untuk kemudian di diskusikan.
Untuk suksesnya pelaksanaan Rakorda 2027 mendatang, Efraim Kambu mengatakan dalam rakor akan dibentuk panitia Rakorda. Selain itu Efraim Kambu menekankan pentingnya kolaborasi antar Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota dan pihak terkait.
Yang menarik dalam diskusi, peserta Rakor dari Dukcapil Kabupaten Sorong mengungkapkan harapanna agar Perdasus tentang OAP yang akan diterbitkan sama di 6 provinsi se Tanah Papua.
Diakuinya, saat ini untuk pengakuan OAP dalam pendataan Provinsi Papua Barat Daya menggunakan 3 kriteria yakni mama-bapak asli Papua, mama OAP-bapak non OAP dan bapak OAP-mama non OAP sedangkan di Provinsi.Papua, dan provinsi lainnya di Tanah Papua menggunakan 4 kriteria yakni 3 kriteria tersebut ditambah lahir di Papua.
“Untuk Rakor tahun depan agar ini dievaluasi,dibahas sehingga kriteria pengakuan OAP ini sama, tidak beda-beda. Papua itu satu,”tandasnya.
Selain itu dalam Rakord, Dukcapil Kabupaten/Kota berharap agar fasilitas seperti kendaraan disiapkan sehingga memundahkan petugas dalam melakukan pendataan.
Dari data yang disajikan dalam rakor, total OAP di Provinsi Papua Barat Daya 297.298 dengan sebaran Kota Sorong, 77.953 (26,22%) orang, Kabupaten Sorong 55. 016 (18, 51 %), Raja Ampat 53.026 (17,84 %), Sorong Selatan 46.827 orang (15,75 %), Maybrat 43.174 (14, 52 %) dan Kabupaten Tambrauw 21.302 (7,17 %). (min)
