Gubernur : Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kita Harus Menerima Kebijakan Nasional
SORONG– Berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk,SE, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi PBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (17/10/2025) di Lantai 6 Vega Prime Hotel.
Dokumen KUA dan PPAS APBD 2026 diterima oleh Ketua DPR Provinsi PBD, Ortis F. Sagrim, ST, M.Ak yang didampingi Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk dan Sekwan DPRP PBD, Johanes Naa, ST.
Gubernur PBD, Elisa Kambu dalam sambutannya mengungkapkan bahwa melihat perkembangan data kapasitas fiskal sejak tahun 2023 sampai saat ini, bahwa APBD Provinsi PBD mengalami tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2023.
“Pendapatan daerah kita mencapai Rp 2, 81 Triliun, namun setahun kemudian menurun menjadi Rp 2, 09 Triliun tahun 2024. Lalu turun menjadi Rp 1,47 Triliun pada tahun 2025,”ungkap gubernur.
“Dan dalam rancangan KUA serta PPAS tahun 2026 diproyeksikan hanya Rp 1,07 Triliun pada tahun 2026 atau mengalami penurunan sebesar Rp 620 Miliar 959 Juta 532 Ribu dari tahun 2025,”ujar Gubernur Elisa Kambu.
Atau jika dilihat fiskal secara tahunan, laju penurunan pendapatan daerah mencapai -25,65 % pada tahun 2024, -29,28 % pada tahun 2025, dan -27, 84 % pada tahun 2026.
“Artinya dalam kurun waktu 3 tahun, kapasitas fiskal Papua Barat Daya telah terkoreksi turun sebesar 62, 05 % dibandingkan pada tahun dasar 2023 yaitu tahun pertama terbentuknya provinsi ini,”tandas gubernur.
Lanjut dikatakan oleh Elisa Kambu bahwa jika dibandingkan dengan tahun dasar 2023, alokasi transfer keuangan daerah (TKD) nantinya pada tahun 2026 telah berkurang sebesar 69,05 %.
“Dan penurunan ini merata secara nasional. Ini berarti, telah terjadi kontraksi fiskal yang sangat dalam pada sisi pendapatan transfer pusat. Yang selama ini menjadi penopang utama APBD Papua Barat Daya,”tandas gubernur.
AKibatnya lanjut Elisa Kambu, penurunan TKD berbanding lurus dengan penurunan belanja pada APBD secara keseluruhan untuk tahun 2026.
Ia juga mengatakan, setiap penurunan transfer dari pusat menyebabkan koreksi langsung terhadap kapasitas pendapatan daerah, mempersempit ruang fiskal kita dalam membiayai program-program pembangunan fisik, infrastruktur dasar dan pelayan publik di Provinsi Papua Barat Daya.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima kebijakan nasional,”tandas Gubernur Elisa Kambu.
Meskipun demikian lanjut Gubernur, ditengah tekanan fiskal tersebut, kita masih tetap memiliki satu sumber optimisme yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).
Sedangkan pada tahun 2023, PAD Provinsi PBS sebesar Rp 74, 9 Miliar, meningkat menjadi Rp 305,97 Miliar pada tahun 2024. Meski pada tahun 2025 sedikit terkoreksi turun menjadi Rp 206,34 Miliar.
Pendapatan Asli Daerah kembali diproyeksikan naik menjadi Rp 230,94 Miliar pada tahun 2026. Secara rasio kontribusi PAD terhadap APBD naik dari 2,66 % pada 2023 menjadi 21,64 % pada tahun 2026.
“Perlu saya tegaskan di forum terhormat ini : penurunan APBD tersebut bukanlah cermin kelemahan pemerintah daerah melainkan konsekuensi dari arah kebijakan nasional,” ujar orang pertama di provinsi paling bungsu ini.
Gubernur menjelaskan bahwa ruang fiskal Provinsi PBD berkurang karena sebagian besar anggaran pusat kini diarahkan langsung ke masyarakat melalui program-program nasional seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah gratis, sekolah rakyat, sekolah garuda dan prioritas lainnya sampai tahun 2026.
Hadir dalam Rapat Paripurna Istmewa penyerahan dokumen KUA dab PPAS APBD Tahun 2026, Plt Sekda PBD Drs Yakob Kareth, M.Si dan pimpinan OPD Pemprov PBD, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. (min)
