SORONG – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Kantor Gubernur, Rabu (10/12/2025). Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu memberikan apreseasi kepada Komisi IX DPR RI yang mau datang ke Sorong, Papua Barat Daya dan berharap dapat membantu persoalan yang dihadapi provinsi termuda di tanah air ini.
Kepada Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Dr Hj Nihayatul Wafiroh, MA mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya yang membawahi 5 kabupaten dan 1 kota memiliki spirit yang sama dengan orang-orang di pusat untuk membangun Indonesia ini secara bersama-sama.
“Kami dii daerah punya semangat yang sama tapi kemampuan berbeda-beda. Kami punya semangat mengawal berbagai program strategis pemerintah, tapi kita dihadapkan dengan kewenangan yang terbatas. Gubernur sebagai wakil pemerintah seyogyanya diberi ruang itu. Ruang itu sebenarnya sudah ada tapi kalau aturan saja tidak mungkin tapi harus diperkuat dengan fiskal,”ujar Elisa Kambu.
Gubernur kemudian mengatakan pendanaan dari pusat seperti melalui DAK yang digunakan untuk bidanh pendidikan, kesehatan dan lainnya hendaknya di tahun 2026 mendatang dibuka sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mampu menunjukkan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. “Jangan pusat datang baru bilang negara hadir, kita di sini juga bisa,”ucap Gubernur Elisa Kambu.
Kepada Komisi IX yang bermitra dengan bidang kesehatan, Elisa Kambu mengungkapkan persoalan yang dihadapi dimana pemerintah pusat gencar mengirim peralatan kesehatan yang canggih. Tapi ternyata sampai di Puskesmas, peralatan itu tidak digunakan karena SDM yang belum siap.
“Harusnya SDMnya dulu yang disiapkan. Kalau barang itu ada tapi tidak ada SDM yang disiapkan untuk mengoperasikan tentu tidak jalan. Ini masalah yang perlu dipecahkan,”ujar Elisa Kambu.
Saat memasuki ruang diskusi, Gubernur menegaskan hal menarik terkait dengan pelayanan kesehatan. Gubernur minta kepada para tenaga medis untuk mengutamakan pelayanan dulu baru administrasi.
“Jangan bikin masalah banyak. Jangan tanya BPJS baru klaim-klaim begitu. Keselamatan orang lebih utama. Jadi orang datang kerjakan. Kalau administrasi bagaimana, bicara dengan pemilik rumah sakit, Pemilik rumah sakit kan kepala daerah. Kalau kita tidak bisa selesaikan baru cari jalan bagaimana. Ini masalah kemanusian, keselamatan. Tolong itu diperhatikan ya,”harap Elisa Kambu.
Selain itu Gubernur juga minta aga kepada pasien BPJS yang dirujukan, tidak hanya menanggung biaya pengobatan, tapi kepada keluarga pasien yang dirujuk agar BPJS juga memberikan ongkos tiket menuju tempat rujukan.
“Untuk pasien BPJS, kalau bisa tiket itu juga termasuk didalamnya. Masa rujuk orang tidak kasi biaya perjalanan, kasi biaya pengobaatan saja bagaimana. Jadi BPJS itu harus ada tiket untuk pasien dan satu keluarga pasien. Jangan kirim orang baru tidak kasi tiket itu bagaimana, orang sudah tidak berdaya. Ini (tiket) semestinya jadi perhatian dalam komponen di BPJS,”ujar Elisa Kambu.
Sejumlah mitra Komisi IX DPR RI seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, memaparkan capaian dan harapannya,
Seperti dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengungkapkan masih rendahnya pemahaman para owner atau pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dimana persentase terdaftar baru mencapaui 78.43 %. (min)
