Terungkap Lemahnya Pengawasan dalam Distribusi Minyak Tanah
SORONG -Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Kota Sorong Muhammad Rum Rumonim dengan 7agen minyak tanah di Kota Sorong membahas kelangkaan minyak tanah, Selasa (3/2/2026) di ruang rapat Kantor DPR Kota Sorong mengungkap sejumlah fakta yang selama ini terjadi dalam penyaluran minyak tanah.
Salah satunya adanya istilah minyak “kencing di jalan”. Dalam RDP terungkap jika ada penjual minyak tanah yang mendapatkan minyak tanah dari sisa-sisa minyak tanah yang ada di mobil tangki yang disebut minyak “kencing di jalan”.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dari Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, Robert Malaseme yang hadir dalam RDP yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya alur pengambilan minyak tanah yang selama ini dijalani para agen.
Menjawab pertanyaan Robert Malaseme, salah satu perwakilan agen mengakui setelah minyak tanah diambil dari Depot Pertamina yang kini bernama Pertamina Petra Niaga,maka untuk distribusi selanjutnya ke masing-masing pangkalan diserahkan kepada sopir tangki. Hal ini kemudian membuat Komisi II DPR Kota Sorong menganggap lemahnya pengawasan agen minyak tanah dalam mendisribusikan ke pangkalan-pangkalan minyak tanah di Kota Sorong.
Pertemuan membahas kelangkaan minyak tanah sempat memanas saat pimpinan rapat, Muhammad Rum Romonim menegur keras salah satu perwakilan agen karena saat menjelaskan tentang alamatnya yang mengaku berkantor di KPR Moyo namun urusan administrasinya di Aimas, namun entah bagaimana, saat menjawab pimpinan rapat, pria berkecamata itu tertawa. Padahal pimpinan rapat menanyakan alamat agen yang dianggap rancu tersebut dengan serius.
“ Ini bagaimana kantornya di KPR Moyo, administrasinya di Aimas. Maksudnya bagaimana pak? Bapak jangan tertawa. Ini forum terhormat, jangan menjelaskan sambil tertawa pak. Di sini bukan anak kacil, di sini ada Pak Kadis Perindusrian, Pak Asisten atas nama Wali Kota, kami di sini atas nama rakyat pak. Bapak jangan ketawa pak, jelaskan dengan baik kepada kami,”ujar Rum Rumonim dengan suara keras membuat yang hadir dalam RDP semua terdiam.
Setelah suasana yang sempat memanas reda, Robert Malaseme kembali mencecar perwakilan agen yang tampak santai itu dengan pertanyaan bagaimana mengetahui jika quota minyak tanah yang diambil dari Depot Pertamina semua sudah disalurkan ke pangkalan-pangkalan. Dari jawaban yang disampaikan, terlontar ucapan dari perwakilan agen itu kalau Ia menyerahkan sepenunya kepada sopir tangki minyak tanah.
Hal ini kemudian membuat anggota Komisi II DPR Kota Sorong mengetahui lemahnya pengawasan dalam pendistrubusian minyak tanah dari agen ke pangkalan yang bisa memicu adanya tindakan kecurangan seperti penimbunan hingga minyak tanah langkah di masyarakat.
Bukan hanya itu kelangkaan minyak tanah terjadi menurut Sekretaris Komisi II DPR Kota Sorong Joungky Soissa karena adanya sistem monopoli dimana satu perusahaan agen tidak hanya mendistribusikan minyak tanah tapi juga dapat BBM lainnya.
“Kita memberdayakan ekonomi masyarakat, dengan cara seperti ini saya yakin daerah ini tidak akan berkembang sampai kapan pun juga. Karena itu kami DPR Kota mengusulkan supaya mencermati baik tentang monopoli itu,”ujar Joungky Souissa secara khusus kepada Asisten II Setda Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, ST MM yang hadir mewakili Wali Kota Sorong.
Yang menarik, Joungky Soissa mengungkapkan hasil temuannya di lapangan dimana warga di Boswesen menjual minyak tanah melampaui harga eceran tertinggi sampai Rp 20.000/botol. Dari penelusuran yang dilakukan, Joungky Soissa mengungkapkan kalau ternyata pengecer minyak tanah yang ditemui di Boswesen itu mendapatkan minyak tanah dari alah satu pangkalan yang ada di Malanu.
“Dari yang saya konfirmasi itu sebenarnya pangkalan itu tidak hanya menjual minyak tanah di lingkungan bersangkutan tetapi dia mencari juga dari luar masuk ke situ,”ujar Joungky Soissa.
Dari fakta temuan yang diungkapkan, Joungky Souissa pun menilai lemahnya pengawasan, atau tidak adanya tangung jawab baik dari Dinas Periundistrian maupun dari agen minyak tanah bersangkutan.
“Maka untuk kitu kita akan buat rekomendasi bagaimana cara untuk mengawasi ini secara ketat,”tandas Joungky Souissa.
Sebelumnya, Joungky Soissa dari Partai Golkar kesal dengan sikap pimpinan agen minyak tanah yang tak satupun hadir memenuhi undangan Komisi II DPR Kota Sorong.
5.000 Liter, Tidak Mungkin dalam 3 Jam Ludes
“Andai kata satu pangkalan itu masuk 5 ton atau 5.000 liter, masa dalam jangka 3 atau 4 jam berikutnya minyak tanah itu habis, ludes secepat itu, ini bagaimana mungkin. Sementara kalau cuma di lingkungan kita tidak mungkin dalam 3 jam langsung bersih,”imbuh Joungky Soisssa.
“Dari agen, tidak ada pimpinan, yang datang semua hanya perwakilan. Sampaikan salam kita dari Komisi II atau DPR kepada semua pimpinan perusahaan yang kita undang. Ini anggap saja mereka sama sekali tidak menghormati dewan ini, sampaikan salam kita,”sindir Joungky Souissa.
Dalam RDP, terungkap pula adanya dugaan distribusi minyak tanah salah sasaran yang disinyalir dimanfaatkan perusahaan untuk kegiatan proyek.
Karena itulah dari pernyataan keras disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Kota Sorong, Demanto Silalahi yang menilai kelangkaan minyak tanah terjadi salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Sorong.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Kota Sorong, Nuryadi dan Syarif Nari mengusulkan adanya penambahan kuota minyak tanah untuk Kota Sorong dan penambahan agen minyak tanah dimana dari 10 distrik di Kota Sorong, setiap agen melayani satu distrik.
Dalam RDP, dari Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) menyampaikan untuk memperhatian kebutuhan BBM para nelayan. Karena jika BBM untuk nelayan kosong maka tentunya akan akan menimbulkan persoalan baru dimana kebutuhab akan nutrisi ikan di Kota Sorong tidak akan terpenuhi.
Sebelumnya, Asisten II Setda Kota Sorong, Tamrin Tajudin mengatakan, dalam distribusi BBM persoalannya siapa yang mengawasi, karena yang mengawasi dan yang diawasi beda-beda tipis. Karena itu menurut Tamrin Tajudin, RDP harus menghadirkan Depot Pertamina untuk menjelaskan kuota minyak tanah Kota Sorong yang sebenarnya.
“Dan teman-teman di agen itu mengawasi pangkalan-pangkalan yang nakal itu.Dinas Perindustrian itu juga harus turun ke lapangan. Seakan-akan dinas mengeluarkan rekomendasi tapi seakan-akan tidak diawasi di lapangan. Saya mauanya begitu, karena distribusi minyak tanah ini sangat vital, orang tidak masak karena tidak ada minyak tanah,”tandas Tamrin Tajudin.
Akhir dari RDP, Tamrin Tajudin mengatakan akan segera menindaklanjuti kembali masalah kelangkaan minyak tanah ini dengan mengundang pimpinan Pertaminan dan pimpinan agen minyak tanah.
Dalam mengatasi persoalan kelangkaan minyak tanah, menurut Tamrin Tajudin, intinya harus konsisten.
“Kita mau konsisten tidak, apa yang disuarakan rakyat melalui anggota dewan yang terhormat, mau tidak teman-teman agen ikuti itu, tentunya wajib harus diikuti,”tandas Tamrin Tajudin.
Suara keras yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Kota Sorong dalam RDO dinilai Tamrin Tajuddin merupakan wujud desakan dari rakyat yang harus dipahami. (min)
