SORONG– Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus mampu menjadi unit pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih dari itu, BLUD juga harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I MM saat membuka kegiatan Workshop BLUD yang digelar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, di Hotel Bellagri, Kamis (24/7/2025).
Didampingi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. George Yarangga, Wagub menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara serta para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman dalam kegiatan wokshop BLUD.
Dikatakan, BLUD merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah yang fleksibel, efisien, dan akuntabel. Melalui BLUD, kualitas layanan publik di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari segi mutu maupun kecepatan.
Tema workshop dinilai oleh Wagub sangat selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pelayanan publik yang responsif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musaad mengatakan, sasaran dari kegiatan workshop adalah untuk memberikan pemahaman atau kapasitas kepada para peserta, terutama yang mengelola BLUD ataupun yang merencanakan untuk membentuk BLUD.
“Untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembentukan BLUD maupun bagaimana mengoptimalkan pelayanan BLUD di Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Eksan.
Dikatakan, saat ini BLUD yang ditangani Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah BLUD yang mengelola pariwisata dan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Dan selama ini telah berjalan dan dianggap memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Untuk pembentukan BLUD di Provinsi Papua Barat Daya, dikatakan Eksan, masih dalam tahap kajian, dilakukan pemetaan, mana yang sudah memenuhi syarat untuk dibentuk BLUD.
“Saat ini yang ada BLUD itu rumah sakit punya Pemerintah Kota Sorong. Provinsi kan belum dibentuk. Kedepan kita berharap makin banyak BLUD di Papua Barat Daya dari berbagai aspek, seperti di sektor kesehatan, pendidikan dan lainnya,”ujar Eksan.
Lanjut dikatakan , syarat untuk membentuk BLUD adalah dari skala dari sumber daya, seperti untuk rumah sakit, bagaimana ruang lingkup pelayanannya dan lainnya.
“BLUD itu lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, karena dia betul-betul mandiri. Dia bekerja secara profesional, transparansi tapi lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan,”terang Karo Perekonomian Papua Barat Daya, Eksan Musaad.
Menanyakan efek BLUD kepada masyarakat, Eksan kemudian mencontohkan BLUD yang mengelola pariwisata du Raja Ampat, dimana biaya masuk ke spot wisata bagi wisatawan mancanegara sekitar Rp 700 ribu. Sedangkan wisatawan domestik sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu.
Yang pasti dengan hadirnya BLUD tidak akan memberatkan masyarakat. Dengan dibentuknya BLUD, pelayanan lebih profesional, trasparan dan bisa mengelola sektor yang ditangani secara mandiri.
Sementara itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Eksan menyebutkan, saat masih bergabung dengan Papua Barat, dimana salah satu kontribusi terbesar adalah dari sektor migas, maka pertumbuhan ekonomi pada 2023-2024 berkisar 21,11 persen. “Ini pertumbuhan yang cukup tinggi di Indonesia,”tandasnya.
Namun setelah menjadi provinsi sendiri, pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya mengalami penurunan menjadi 1,83 persen pada tahun 2022, lalu naik menjadi 3,8 persen pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 4,82 persen pada triwulan I tahun 2025. Trennya meningkat saat dibentuk DOB. (min)
