SORONG– Rencana PT Papua Agri Mandiri (PAM) untuk membuka lahan sawit di Kabupaten Sorong yakni di Distrik Klamono, Saigun dan Distrik Seget masih terhalang perijinan dan tanah ulayat.

Terkait persoalan tanah ulayat, perwakilan masyarakat dari beberapa marga menyerahkan aspirasinya kepada Sekda Kabupaten Sorong, Nimbrod Sesa, S.IP, MM.
“ Kami pemilik tanah yang kemarin bapak bilang tanah sudah habis, kami punya tanah yang sepanggal kami jaga untuk masa depan kami punya anak cucu,”ujar perwakilan masyarakat saat menyampaikan aspirasinya di lobi Vega Hotel, Kamis (19/11/2026).
Sekda Kabupaten Sorong, Nimbrod Sesa menjelaskan, PT PIM yang telah mendapatkan ijin 26.000 Ha untuk mmebuka lahan kelapa sawit. Namun persyaratannya harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
“Dari 26.000 Ha itu, 11.000 Ha sudah mendapat persetujuan dari masyarakat. Yang 15.000 Ha itu belum, sementara untuk eksekusi atau pelaksanaan perkebunan itu, salah satu dokumen yang harus dikeluarkan adalah Amdal. Amdal harus kita laksanakan, soal ada masyarakat yang setuju atau tidak, itu nanti termuat di dalam Amdal,”jelas Sekda, Nimbrod Sesa.
Dan perusahaan lanjut Sekda, sudah komitmen, mereka tidak akan membuka lahan di tempat yang tidak disetujui oleh masyarakat. “Jadi kalau masyarakat tidak setuju, perusahaan tidak akan masuk,”tandas Sekda.
Ditegaskan oleh Sekda bahwa Pemkab Sorong mendukung perusahaan yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Sorong. Namun investasi itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga menjaga lingkungan.
“Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh perusahaan, kami tetap mengawal. Kalau perusahaan melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kami juga akan melakukan teguran bahkan kami bisa mencabut ijinnya,”terang Nimbrod Sesa.
Karena ijin AMDAl-nya masih dalam proses, sampai saat ini, Sekda mengakui belum mengeluarkan ijin operasi kepada PT PAM. Kuasa Direktur PT PAM, Tengku Muhammad Aka mengatakan, perusahaan tetap taat pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kami memiliki komitmen bahwa kami tidak akan melakukan pembukaan lahan atau kegiatan operasional jika lahan tersebut belum diberikan oleh masyarakat, atau belum ada kerjasama dengan masyarakat dan kami belum memperoleh ijin resmi dari pemerintah. Itu komitmen kami. Dan itu sudah kami berikan dan sudah ditandatangani di atas materai dan kami sudah notariskan,”jelas Aka.
Dan menurutnya, semua komitmen itu ada didalam dokumen Amdal. Soal kapan PT PAM beroperasi, dikatakan, jika perijinan secara hukum sudah lengkap dan sudah ada kerjasama kedua belah pihak yaitu antara PT PAM dengan masyarakat yang telah menyerahkan lahannya.
Ia juga mengatakan, dari lahan 11.000 Ha lebih, sudah ada beberapa marga yang telah menyerahkan lahannya dan sudah bekerjsama dengan PT PAM. Dikatakan, total PKKPR (Persetujuan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang dmiliki kurang lebih 26.000 Ha. “Saat ini 11.000 Ha sudah ada kerjasama. Sementara yang lain sedang dalam proses,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hiduo (DLH) Julian Kelly Kambu, ST, M.Si mengatakan, semua investasi di Papua Barat Daya tidak bisa beroperasi sebelum ada persetujuan lingkungan. Dijelaskan oleh Kelly kambu, ada 3 perijinan yang menjadi dasar yakni KKPL. Persetujuan lingkungan dan ketiga, persetujuan bangunan gedung.
Untuk menerbitkan dokumen persetujuan lingkungan, syaratnya jelas Kelly Kambu, harus dilakukan kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. “Jadi AMDAL ini sudah dilihat dari aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek ekonominya,”ujar Kelly Kambu.
Dalam menyusun dokumen AMDAL, Dinas Lingkungam Hidup Provinsi terang Kelly Kambu turlap dengan membawa catatan, dan ada 5 tim pakar yang mendampnginya.
“Tim pakar di Indonesia yang mendampingi kami itu ada 5, dari sisi AMDALnya. Jadi ini tidak bicara main-main, ada pakar yang mendampingi bagaimana AMDAL dan perusahaan ini (PT PAM) bisa jalan. Dan perusahaan ini PT PAM sudah mendapatkan PPKL , mereka tidak bisa beroperasi karena persetujuan lingkungan belum diterbitkan. Nah mekanisme mendapatkan persetujuan lingkungan, proses AMDALnya dilakukan,”terang Kelly Kambu.
Ditegaskan oleh Kadis LH Papua Barat Daya, bahwa semua investasi yang masuk harus mendapat persetujuan dari masyarakat.
“Semua investasi yang masuk harus pergi duduk dengan msyarakat dulu, tanpa intervensi pemerintah. Kalau masyarakat setuju, proses-proses. Persetujuan teknisnya kami lakukan. Kalau masyarakat tidak setuju kami tidak lakukan. Jadi bukan hanya untuk sawit tapi semua. minyak gas, nikel, tambang dan lain-lain sama mekanismenya,”tutur Juian Kelly Kambu. (min)





