SORONG – Menyikapi pernyataan tiga pimpinan organisasi konstituen Dewan Pers tingkat Provinsi Papua Barat Daya yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pemerintah kota Sorong dengan 8 media, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Sorong angkat bicara.
Tanggapan Kadis Komunikasi dan Informatika, James Burung,S.Sos.,M.M ini terkait penegasan tiga organisasi resmi konstituen Dewan Pers dan juga komunitas jurnalis OAP yang mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat mencopot jabatan tersebut dari dirinya.
Dimana desakan pencopotan jabatan Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Sorong dari James Burung karena tidak transparansinya sejumlah perusahaan pers tidak diakomodir dalam penandatanganan kerjasama (PKS) tahun 2026.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (16/11/2026), James Burung menegaskan, tidak diakomodirnya sejumlah perusahan pers dalam penandatangan PKS bersama Pemkot Sorong tahun 2026 karena efisiensi anggaran sehingga hanya 8 media online dan Radio diakomodir.
“Perlu saya sikapi bahwa pernyataan dugaan tuduhan bahkan tudingan dari Ketua SMSI, IJTI dan PWI serta organisasi lain dalam tulisan melalui beberapa media massa, saya selaku Kadis Kominfo Kota Sorong menyatakan bahwa semua yang mereka sampaikan adalah hoaks atau tidak benar,” tegas James Burung.
Lanjut James, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dengan 8 perusahan pers yang sudah menandatangani PKS bersama Pemerintah Kota Sorong.
Ia juga menegaskan tak ada tendensi apapun dengan media yang lain yang juga merupakan mitra kerja Pemerntah.
Hanya karena kekurangan anggaran sehingga langkah itu yang diambil, dan seluruh hal yang terjadi akan menjadi evaluasi kedepan dalam hal kinerja dan program yang lebih selektif atas kejadian yang terjadi atas independensinya perusahaan pers dalam melaksanakan kerja kerja kemitraan.
“Penandatangan PKS bersama 8 perusahaan pers ini sudah atas persetujuan pimpinan kami Bapak Wali Kota Sorong Septinus Lobat,S.H.,M.P.A, karena itu kewenangan saya sebagai pimpinan OPD teknis yang disumpah dalam jabatan bukan teman-teman atau perusahan pers,” tegas James.
Kadis Kominfo Kota Sorong kembali menegaskan bahwa, terkait pemberitaan yang mendesak Wali Kota Sorong untuk mencopot dirinya dari jabatan Kepala Dinas Kominfo bukan sebagai sebuah ancaman tetapi membuatnya maju terus untuk memperbaiki tata kelola kemitraan dengan semua wartawan dan perusahan pers di wilayah Pemerintahan Kota Sorong.
Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan khusus sebagai Kadis Kominfo untuk melihat program kerja pada tahun anggaran 2027.
“Saya tidak takut siapa pun dan apa yang disampaikan apalagi desakan untuk mencopot jabatan Kadis Kominfo dari saya, karena apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dan kembali saya tegaskan atas persetujuan pimpinan,” jelas James Burung.
Dirinya sesalkan sejumlah media yang menyerang dirinya baik secara jabatan dan pribadi, namun ketika klarifikasi disampaikan tidak diberitakan sebagai hak jawab sesuai amanah UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik (KEJ) khususnya pasal 11.
Pejabat aparat sipil negara ini akan berencana mengambil langkah-langkah sesuai kaedah jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999. (**/min)





