Himbau Warga Papua Barat Daya tidak Terprovokasi
SORONG- Sebagai anak negeri yang turut memperjuangkan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, M.Si minta kepada aparat keamanan untuk melacak akun media sosial (medsos) bernama Dewi Cantika Lestari yang 2 hari lalu menyebarkan kalimat hoax bernada provokasi dan mencemarkan nama baik Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam postingannya, akun Dewi Cantika Lestari memasang foto Elisa Kambu dengan latar belakang bendera Bintang Kejora dan menyebut Gubernur KKB. “KKB yang pilih dia makanya dia mau tarik pasukan TNI Polri kembali ke pusat”. Demikian isi postingan Dewi Cantika Lestari.
Apakah akun di Facebook itu benar atau hanya memakai nama samaran, Julian Kelly Kambu sangat menyesalkan postingan itu. Karena ditegaskan oleh Kelly Kambu bahwa Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tidak pernah mengatakan minta TNI Polri ditarik dari Provinsi Papua Barat Daya.
“Tidak ada statement dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang mengatakan bahwa menarik semua TNI Poliri. Tidak ada statement itu, dan Bapak Gubernur juga sudah klarifikasi itu. Karena kehadiran TNI Polri itu sangat diharapkan untuk menjaga kedamaian , menjaga keamanan, menjaga ketenangan sehingga semua proses-proses pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa TNI Polri pembangunan tidak akan berjalan,”ujar Julian Kelly Kambu saat dimintai tanggapannya terkait beredarnya akun tersebut di media sosial facebook.
“Ini orang-orang yang hidupnya hanya ingin memprovokasi, mengacaukan, kemudian memecah belah anak bangsa dan anak negeri,”imbuh Kelly Kambu yang ditemui usai diwawancarai tim RRI terkait Maggot di rumah peternakan Maggot Keli di Aimas Kabupaten Sorong, Selasa siang (6/10/2026)
Sebagai juru bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan dari 2006 sampai 2022, dimana Julian Kelly Kambu yang memiliki kompetensi dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan pada tahun 2023 sampai 2026, dan 9 Februari 2026 lalu dilantik kembali sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, menurutnya, menghadirkan provinsi ini bukan jatuh dari langit, tapi butuh perjuangan panjang.
Karena itu sebagai tim yang turut memperjuangkan provinsi ke- 38 dan juga sebagai anak negeri tidak ingin perjuangan panjang ini kemudian diciderai, dihasut, diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“Kami ingin menyampaikan bahwa akun ini sengaja memprovokasi, mencemarkan nama baik kemudian ingin menghasut anak bangsa ini, dan kami meminta kepada pihak keamanan juga mungkin bisa mencari tahu akun ini. Dan akun ini cepat atau lambat pasti kami akan mengetahui siapa yang bermain disana, motivasinya apa keinginan dan harapannya seperti apa,”tandas Kelly Kambu.
Ia berharap akun yang dimaksud, Cantika Dewi Lestari menunjukkan jati dirinya, tidak pakai nama samaran.
Jika pernyataan yang disampaikan di medsos itu benar, Julian Kelly Kambu menantang Cantika, pemilik akun tersebut untuk menunjukkan kapan dan dimana tempatnya Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan statemen tarik TNI Polri dari Papua Barat Daya.
“Bapak Gubernur tidak pernah mengeluarkan statement yang mengatakan sebagaimana yang tertulis di dalam akun Dewi Cantika atau Cantika Dewi. Sudah cantik, nama Dewi Lestari ini kan provokasi. Manusia-manusia provokasi Yang tidak mau melihat bagaimana pembangunan di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya bisa berjalan. Mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali, mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,”jelasnya.
Julian Kelly Kambu menilai postingan tersebut bisa jadi sebuah permainan yang ingin memuaskan kepentingan pihak tertentu.
“Karena sesungguhnya Bapak Gubernur tidak menyampaikan hal seperti itu (tarik TNI Polri) Dan kami berharap kepada publik sejagat raya, termasuk yang ada di wilayah Papua Barat Daya, jangan terkecoh dengan penyampaian facebook seperti itu,”himbau Kelly Kambu.
Dalam seruannya, Ia kembali berharap agar publik jangan sampai terkecoh, jangan terprovokasi, jangan terpancing, dan pada prinsipnya semua pihak hendaknya tetap berkolaborasi. “Kemudian kita mengampuni dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan,”tandasnya.
Dikatakan, pihaknya juga akan mencari tahu akun tersebut. Dan cepat atau lambat akan diketahui siapa dibalik akun tersebut, motivasinya apa dan untuk kepentingan siapa mereka menyebut nama gubernur dengan tulisan-tulisan yang tidak produktif.
“Ya akunya kita lihat itu masih beredar sehingga hari ini kami ingin klarifikasi. Walaupun kami akui, Bapak Gubernur sudah klarifikasi itu. Bapak Gubernur sudah menyampaikan, tapi sebagai generasi, sebagai bagian dari tim yang ikut mengawal pembentukan provinsi ini, kami tidak mau dihasut, kami tidak mau dicederai, kami tidak mau ini menjadi pintu masuk untuk saling gesek-mengesek atau saling menjatuhkan,”tukas Kelly Kambu lagi.
Ditambahkan, menyebut Gubernur Papua Barat Daya minta agar TNI Polri ditarik dari Provinsi Papua Barat Daya, menurutnya ada kepala suku dan warganya yang bisa mendiskusikan hal ini khususnya menentukan langkah selanjutnya pasca menyebarnya postingan tersebut.
“Manusia-manusia jenis ini kita harus “menguburkan” mereka dan tidak boleh ada di wilayah Papua Barat Daya. Namanya akun media sosial seperti ini, orangnya bisa berada di luar negeri, bermain di sini, atau orang di sini bermain di sana. Kita menyampaukan kepada semua publik untuk tidak percaya dan menganggap itu berita bohong, hoax yang sedang dimainkan di media sosial,”pungkas Julian Kelly Kambu. (min)
