SORONG – Dihadiri sekitar 25 jurnalis dan penggiat media sosial di Papua Barat Daya, Media Gathering 2025 yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sorong, di Vega Prime Hotel Kamis (18/12/2025) berlangsung seru dan jadi ajang curhat untuk menanyakan berbagai hal terkait pelayanan di rumah sakit yang dirasakan oleh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Media Gathering 2025 menghadirkan Kepala Dinas Kominfo, Statistika dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos MM sebagai naras umber.
Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama mengatakan, selain untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antara insan pers dengan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Sorong, dari Media Gathering diharapkan pers melalui informasi yang dilansir dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penerapan sistem JKN.
“Masyarakat perlu diberikan informasi dan edukasi karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sistem JKN ini diperlukan dan perlu dipahami oleh masing-masing individu, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Harapan kami dengan sinergi bersama rekan-rekan media, terdapat informasi yang berimbang jika terdapat berita negatif maka serta merta kami juga akan memberikan konfirmasi entah itu dari sisi kami maupun dari sisi fasilitas kesehatan dan peserta,”ujar Pupung Purnama.
Dalam paparannya yang dimulai dari cakupan kepesertaan Provinsi Papua Barat Daya, Pupung Purnama mengungkapkan, dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya telah mencapai diatas 98 % dengam keaktifannya.
“Ini artinya hampir semua penduduk di Papua Barat Daya ini telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dan aktif. Atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi juga untuk peserta yang belum terdaftar dalam JKN maka dapat didaftarkan jadi peserta tanggungan pemerintah dan aktif saat itu juga,”ujar Pupung Purnama.
Lebih lanjut menjelaskan tentang Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Papua Barat Daya, ada 10 rumah sakit dan 1 klinik yakni RSUD Kabupaten Raja Ampat, RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan, RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong, RSUD Sele Be Solu, RS Kasih Herlina, RS Mutiara, RSAL dr R Oetodjo, RS Pertamina, RS Maleo, Klinik Prodens dan RS TK IV DR Aryoko.
“Kedepannya kami harapkan progress rumah sakit di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat dapat dikerjasamakan juga dalam program JKN. Jadi saat ini masih berproses, sehingga sampai saat ini Tambrauw dan Maybrat belum ada dalam dafta FKRTL,”ungkap Pupung.
“Satu juga tantangan bagi kami program JKN bahwa aksesbilitas di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat perlu menjadi perhatian khusus baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Dan berdasarkan konfirmasi kami kepada dinas di provinsi ini juga masih berprogres,”imbuhnya.
Sementara itu Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani dalam materinya diantaranya menjelaskan soal kewajiban badan publik dalam menyiapkan informasi yang akurat. Penyampaian informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008. Dan yang ketiga, didasarkan pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.
“Dalam keterbukaan informasi publik, kalau masyarakat minta informasi ke lembaga publik kemudian tidak diberikan, satu kali datang, datang dua kali sampai tiga kali belum diberikan maka bisa saja dia (masyaerakat, Red) lapor ke Komisi Informasi juga bersama-sama teman media,”terang Kadis Kominfo, Irma Riyani Soelaiman.
Suasana Media Gathering begitu hidup saat tiba pada sesi diskusi. Dengan dipandu Kabag SDM, Umum dan Komunokasi BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Gilang Ramadhan sebagai moderator, para jurnalis langsung memberondong dengan mengajukan banyak pertanyaaan.
Pertanyaan yang diajukan umumnya pengalaman pribadi bahkan bisa dikatakan sebagai curhat, seperti faskes kelas III yang selalu penuh, pasien BPJS Kesehatan kerap dipandang sebelah mata hingga adanya penolakan pasien BPJS dari rumah sakit. Jika tidak dibatasi waktu, masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan para wartawan.
Karena sering buruknya pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS Kes, peserta Media Gathering menyarankan agar dalam Media Gathering BPJS Kesehatan tahun depan, menghadirkan direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Dalam suasana penuh canda dan tawa, acara Media Gathering diakhiri dengan pembagian doorprize. (min)
